Jakarta (12/10) - Kementerian Sosial melalui Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) akan membuat social mapping dengan mengkompilasi 6 rekapitulasi hasil pemetaan daerah rawan konflik versi Kementerian Sosial, Kepolisian, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Institut Titian Perdamain, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama.

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Harry Hikmat menekankan bahwa hasil kompilasi ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengambil langkah-langkah strategis penerapan kebijakan program penanganan dan perlindungan bencana sosial secara terintegrasi, sekaligus sebagai bagian dari deteksi dini konflik sosial. Hal ini disampaikan beliau pada pembukaan Kegiatan Kompilasi Hasil Pemetaan Daerah Rawan Konflik Tahun 2017 yang didampingi oleh Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS), Harapan Lumban Gaol, beserta jajarannya, pada Rabu, 11 Oktober di Jakarta.

Dengan sifat pluralisme yang dimiliki masyarakat Indonesia, kerentanan terjadinya konflik sosial tidak dapat diabaikan begitu saja, bahkan dibeberapa daerah tertentu perlu mendapat perhatian khusus terkait dengan ekskalasi dan intensitas konflik sosial yang relatif cukup tinggi, dikhawatirkan dapat mempengaruhi persatuan dan kesatuan bangsa. Pada tahun 2014, Direktorat PSKBS telah merilis 20 daerah paling rawan konflik dari 139 kabupaten/kota rawan konflik yang tersebar di Indonesia.

Melihat variabel dari 6 versi rekapitulasi hasil pemetaan daerah rawan konflik sosial yang akan dikompilasi berbeda-beda, Harry menyarankan, perlu pengelompokan dari aspek sosial politik dan sosial ekonomi yang harus didefinisikan secara konkrit menjadi ruang lingkup dan memiliki platform jelas terkait dengan pemetaan sosial yang menjadi domain Direktorat PSKBS.

Sebagai upaya mempertajam efektifitas dan efisiensi penanganan konflik sosial, kedepan Direktorat PSKBS akan membuat peta rawan konflik hingga level desa menggunakan berbagai pendekatan, salah satunya dengan metode Participatory Rural Appraisal (PRA) dan rapid assesment.

Kegiatan Kompilasi Pemetaan Daerah Rawan Konflik Tahun 2017 ini harus berkesinambungan agar sinkronisasi data yang merupakan hasil pemetaan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Dinas Sosial Provinsi di masing-masing daerah seluruh Indonesia menjadi basis data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, demikian yang disampaikan Harry dipenghujung arahannya. (OHH/Linjamsos)

Penulis Berita: 
Ria
Fotografer: 
Ria